TENTANG BKD


Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau merupakan unsur penunjang pemerintahan daerah di bidang kepegawaian. Sesuai Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau, Peraturan Gubernur Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah melaksanakan fungsipenunjang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah pada bidang kepegawaian daerah dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 81 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau.

Visi dan Misi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau, adalah sebagai berikut:

  • Visi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau
    • “Menjadikan Badan Kepegawaian Daerah sebagai pusat Pembinaan dan Pengembangan Aparatur yang Profesional dan Sejahtera Menuju Visi Riau 2020”
  • Misi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau
    1. Meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur Pemerintah Daerah Provinsi Riau;
    2. Mengembangkan sistem manajemen SDM Pegawai Negeri Sipil yang sesuai dengan tata kelola pemerintah yang baik (good governance);
    3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan BKP2D untuk mewujudkan pelayanan prima.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau mempunyai fungsi sebagai berikut:

  1. Membantu Kepala Daerah menyusun kebijakan teknis pada Sekretariat, Bidang Administrasi Kepegawaian, Bidang Mutasi, Bidang Pengembangan Pegawai, Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai;
  2. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pada Sekretariat, Bidang Administrasi Kepegawaian, Bidang Mutasi, Bidang Pengembangan Pegawai, Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai;
  3. Melakukan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan Pemerintah Daerah pada Sekretariat, Bidang Administrasi Kepegawaian, Bidang Mutasi, Bidang Pengembangan Pegawai, Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai;
  4. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Daerah terkait tugas dan fungsinya.