Implementasi Portal Layanan Administrasi Pemerintahan Di Bidang Aparatur Negara Pada Pemerintah Daerah Tahun 2024

Implemetasi Portal Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Aparatur Negara pada Pemerintah Daerah Tahun 2024 dilaksanakan secara hybrid kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota di wilayah Provinsi Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau melalui zoom meeting. Khusus untuk Pemerintah Provinsi Riau, Kantor BKN Regional XII Pekanbaru dan Pemerintah Kota Pekanbaru dilakukan secara luring di Ruang Rapat Kenanga Kantor Gubernur Riau pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024. Acara ini ditaja oleh Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, yang difasilitasi oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau dan dibuka langsung oleh Kepala Bidang Pendayagunaan dan Pembinaan dan selanjutnya acara dipandu oleh tim Asisten Deputi Percepatan Transformasi Digital Manajemen Aparatur Sipil Negara Kementerian PAN-RB.

Dalam sambutannya Plt. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB menyampaikan bahwa portal administrasi pemerintahan ini merupakan komitmen pemerintah terhadap perbaikan layanan pemerintah yang berbasis pada digital. Hal ini juga sejalan transformasi birokrasi yang terdapat di dalam  Undang Undang 20 Tahun 2023 tentang ASN dimana digitalisasi manajemen ASN merupakan bagian penting di dalam untuk menjamin efisien, efektivitas dan akurasi penyelenggaraan pemerintah dalam pengambilan keputusan serta mewujudkan ekosistem penyelenggaraan manajemen yang menyeluruh bagi ASN.

Selama ini sistem informasi layanan pemerintahan masih dibuat secara parsial sehingga mengakibatkan munculnya platform dan aplikasi baru yang dikelola oleh kementerian/lembaga, oleh karena itu, hal ini perlu disederhanakan guna mengefektifitaskan penyelenggaran pemerintahan, dalam hal ini maka setiap inovasi baru seharusnya dapat diintegrasikan ke dalam aplikasi yang sudah ada tanpa perlu menciptakan aplikasi baru yang terpisah dalam layanan digital pemerintah.

Oleh karena itu, pemerintah terus berkomitmen untuk melakukan berbagai perbaikan layanan pemerintah yang berbasis digital, hal sejalan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional yang mendorong pentingnya kolaborasi antara kementerian, lembaga dan BUMN  dalam rangka mewujudkan percepatan transformasi digital dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik. Terkait hal tersebut maka Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Lembaga Administrasi Negara (LAN), Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Peruri telah membangun Portal Layanan Administrasi Pemerintahan.

 

Dalam kesempatan tersebut Plt, Kepala LAN menambahkan sebagai instansi pembina pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN), LAN telah mengintegrasikan layanan pengembangan kompetensi ke dalam portal administrasi pemerintah yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap ASN memiliki akses yang luas, fleksibel dan mudah diakses dalam pengembangan kompetensi. Dalam layanan tersebut, terdapat pelatihan yang sifatnya mandatori bagi perkembangan karir pegawai ASN dan pembelajaran yang bersifat pengayaan yang dapat diakses secara mandiri oleh pegawai ASN kapanpun dan dimanapun.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau yang diwakili Kepala Bidang Pendayagunaan dalam sambutan pengantar menyampaikan bahwa digitalisasi bukan hanya soal mempercepat proses, tetapi juga memastikan bahwa setiap langkah yang diambil memiliki dampak nyata dan memberi nilai tambah pada pelayanan publik. Dengan pemanfaatan teknologi terkini seperti kecerdasan buatan (AI) dan analisis data, pengelolaan data ASN dapat dioptimalkan, membantu pemangkasan birokrasi, dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Namun, dengan segala kemajuan tersebut, tantangan besar muncul. Prinsip keberlangsungan, kerahasiaan, dan keamanan siber adalah landasan yang tidak boleh dipinggirkan. Keberlangsungan program digitalisasi harus dijamin melalui perencanaan yang matang dan kebijakan jangka panjang. Kerahasiaan data adalah kunci dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sementara perlindungan terhadap keamanan siber adalah barometer keberhasilan digitalisasi dalam menghadapi ancaman dunia maya yang semakin kompleks.

 

Pembangunan portal ini juga terkait dengan visi layanan digital Indonesia adalah satu portal untuk semua layanan, dan harapannya seluruh kementerian/lembaga  serta pemerintah daerah perlu melakukan transformasi dari layanan yang rumit dan berbelit-belit menuju layanan yang terpadu. INA Digital yang merupakan bagian dari Peruri telah mengembangkan portal layanan administrasi pemerintahan yang menjadi solusi terpadu bagi seluruh ASN dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara efisien dan efektif.

Pada ujicoba operasional terbatas Portal Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Aparatur Negara ini diharapkan partisipasi aktif seluruh ASN untuk mencoba dan memberikan feedback yang membangun dalam rangka penyempurnaan sistem ini sebelum grand launching nantinya. Pemerintah telah menyediakan web browser dan super apps yang dapat diunduh di gawai para ASN sehingga dapat diakses dimana saja dan kapan saja.

 

(FE)