.

BKP2D Provinsi Riau Selenggarakan Bimtek Aplikasi e-PUPNS

11845029_10204538161240640_6452072192308728288_o

Pendataan ulang Pegawai Negeri Sipil (PNS) nasional merupakan kegiatan pemutakhiran data PNS yang dilakukan secara online dan dilaksanakan sejak bulan Juli dan berakhir pada Desember 2015. Dalam rangka mempersiapkan suksesnya e-PUPNS tersebut, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau menyelenggarakan kegiatan Bimtek e-PUPNS bagi SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

PENTING!..PNS WAJIB IKUTI e-PUPNS TAHUN 2015

pendaftaran+PUPNS.bmp

Pendataan ulang Pegawai Negeri Sipil secara elektronik (e-PUPNS) Nasional merupakan kegiatan pemutakhiran data PNS yang dilakukan secara online. Sesuai surat edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN)Nomor K 26-30/V 77-4/99 tanggal 27 Juli 2015 perihal Implementasi e-PUPNS, pelaksanaan e-PUPNS akan dimulai dari tanggal 1 September 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 dan diawali dengan kegiatan sosialisasi dan pelatihan implementasi aplikasi e-PUPNS selama bulan Agustus 2015.

Pemerintah Tunda Penerimaan CPNS 2015

menpan-yuddy-chrisnandi-kunjungi-dispenda-kalbar_20150424_165055

Pemerintah memutuskan untuk menunda seleksi penerimaan CPNS tahun 2015. Kebijakan tersebut tertuang dalam surat Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi bernomor B/2163/M.PAN/06/2015 yang ditandatangani pada tanggal 30 Juni 2015. Kebijakan ini dilakukan mengingat masih banyak Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang belum menyelesaikan kewajibannya  dalam Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) dengan benar, serta perencanaan kebutuhan pegawai dalam 5 tahun. Selain karena Anjab dan ABK yang belum selesai, penundaan ini juga karena Pemerintah tengah merampungkan sejumlah peraturan pelaksanaan dari UU tentang ASN dan karena alasan efisiensi anggaran.

Surat Edaran Plt. Gubri Mengenai Larangan Penggunaan Kendaraan Dinas Untuk Mudik dan Larangan Gratifikasi Jelang Hari Raya

Arsyadjuliandi

Mempedomani Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Jo. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor  PER/87/M.PAN/8/2005 tentang Pedoman Peningkatan Pelaksanaan Efisiensi, Penghematan dan Disiplin Kerja, maka dengan ini disampaikan Surat Edaran Gubernur Riau tentang Larangan Penggunaan Kendaraan Dinas Untuk Mudik dan Larangan Gratifikasi Jelang Hari Raya Idul Fitri 1436H.