Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 BKD mempunyai tugas melaksanakan penyusunan & pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian daerah serta dapat ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi.

Pemerintah Provinsi Riau melalui Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2010 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau menjelaskan mengenai Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau beserta susunan organisasinya sebagai berikut:

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Pasal 3

(1) Kepala Badan Kepegawaian Daerah, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas, program, dan perumusan kebijakan, pengelolaan keuangan, pembinaan administrasi dan aparatur Badan Kepegawaian Daerah;

(2) Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), Kepala Badan Kepegawaian Daerah menyelenggarakan fungsi :

  1. Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan program Badan Kepegawaian Daerah;
  2. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan program Badan Kepegawaian Daerah;
  3. Mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas program Badan Kepegawaian Daerah;
  4. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tugas program dan kebijakan Badan Kepegawaian Daerah;
  5. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan administrasi aparatur pemerintah di Badan Kepegawaian Daerah;
  6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Sekretaris Daerah.

 

Bagian Kedua

SEKRETARIS

Pasal 5

(1) Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat (humas) dan protokol;

(2) Sekretaris berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

 

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :

  1. Melaksanakan penyusunan kebijakan dan program Badan Kepegawaian Daerah;
  2. Melaksanakan tugas dan program Badan Kepegawaian Daerah;
  3. Melaksanakan penyelenggaraan tugas program dan kebijakan Badan Kepegawaian Daerah;
  4. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tugas program dan kebijakan Badan Kepegawaian Daerah;
  5. Melaksanakan pembinaan dan administrasi aparatur pemerintah Badan Kepegawaian Daerah;
  1. Melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan analisis beban kerja, analisis jabatan, budaya kerja, hukum, kelembagaan, dan ketatalaksanaan di lingkup Badan Kepegawaian Daerah dan mengkoordinasikannya dengan Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana;
  2. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah.

 

 

Pasal 7

(1) Sekretariat, terdiri dari :

  1. Sub Bagian Bina Program;
  2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

 

(2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 8

(1) Kepala Sub Bagian Bina Program, mempunyai tugas :

  1. Menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program;
  2. Melaksanakan pengolahan data;
  3. Melaksanakan perencanaan program;
  4. Menghimpun data dan menyiapkan bahan penyusunan program anggaran;
  5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi;
  6. Melaksanakan penyusunan laporan
  7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

 

(2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :

  1. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas, kearsipan dinas;
  2. Menyelenggarakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
  3. Melaksanakan tugas di bidang hubungan masyarakat;
  4. Mempersiapkan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian mulai penempatan formasi, pengusulan dalam jabatan, usulan pensiun, peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan pangkat, DP-3, DUK, Sumpah/ Janji Pegawai, Gaji Berkala, kesejahteraan pegawai, usulan mutasi dan pemberhentian pegawai, pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai di lingkup Badan Kepegawaian Daerah;
  1. Melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan analisis beban kerja, analisis jabatan, menyusun standar kompetensi pegawai, budaya kerja, hukum, kelembagaan dan ketatalaksanaan di lingkup Badan Kepegawaian Daerah;
  2. Melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan hukum, kelembagaan, dan ketatalaksanaan di lingkup Badan Kepegawaian Daerah;
  1. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

 

(3) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan, mempunyai tugas :

  1. Melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;
  2. Melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
  3. Menyusun laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
  1. Melakukan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan, dan perawatan peralatan kantor, pengamanan, usulan penghapusan aset serta menyusun laporan pertanggung jawaban atas barang-barang inventaris;
  2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

 

 

Bagian Ketiga

BIDANG PENGEMBANGAN PEGAWAI

Pasal 9

 

(1) Kepala Bidang Pengembangan Pegawai, mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, pembinaan, dan pelaksanaan di bidang penyusunan Pendidikan dan Latihan pegawai dan pengembangan kompetensi pegawai;

(2) Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

 

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1), Bidang Pengembangan Pegawai mempunyai fungsi :

  1. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan administrasi pendidikan dan atau pelatihan sesuai prosedur yang ditetapkan;
  2. Melaksanakan penyusunan pemetaan potensi pegawai;
  3. Melaksanakan penyusunan pendidikan dan atau pelatihan serta pengembangan kompetensi pegawai;
  4. Melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan pengembangan karier pegawai.
  5. Melaksanakan koordinasi penyusunan analisa kebutuhan pendidikan dan atau pelatihan dengan instansi terkait;
  6. Melaksanakan upaya pengembangan dan peningkatan kompetensi pegawai;
  7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

 

 

Pasal 11

(1) Bidang Pengembangan Pegawai, terdiri dari :

  1. Sub Bidang Pengadaan;
  2. Sub Bidang Pengembangan Karier.

 

(2) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

 

Pasal 12

(1) Kepala Sub Bidang Pengadaan, mempunyai tugas :

  1. Fasilitas penyusunan rencana, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan seleksi calon praja IPDN;
  2. Menyusun rencana, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan Diklat Teknis Fungsional;
  3. Melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan diklat teknis fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;

 

  1. Menyusun rencana dan memproses rekomendasi penerbitan surat keputusan izin belajar;
  2. Menyusun Grand Design Sumber Daya Aparatur;
  3. Menyusun Assesment Center;
  4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

 

(2) Kepala Sub Bidang Pengembangan Karier, mempunyai tugas :

  1. Menyusun rencana dan memproses administrasi pengiriman peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat I dan II;
  2. Menyusun rencana dan memproses administrasi pemanggilan peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat III, IV, dan Prajabatan;
  3. Menyusun rencana dan memproses administrasi pengiriman peserta Diklat Luar Negeri;
  4. Mengelola izin ke luar negeri selain Tugas Belajar yang berhubungan dengan peningkatan kompetensi SDM Aparatur;
  5. Mengelola dan memproses tugas belajar PNS;
  6. Melakukan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan kegiatan Diklat Luar Negeri dan Tugas Belajar;
  7. Memproses izin bepergian keluar negeri bagi PNS;
  8. Menyusun Analisis Kebutuhan Diklat;
  9. Melaksanakan evaluasi pasca diklat;
  10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

 

 

Bagian Keempat

BIDANG MUTASI

Pasal 13

(1) Bidang Mutasi, mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, pembinaan, dan pelaksanaan di bidang administrasi pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah ke Pegawai Negeri Sipil Daerah, kepangkatan, perpindahan PNSD, Pensiun, pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan;

(2) Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

 

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1), Bidang Mutasi mempunyai tugas :

  1. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan administrasi kepangkatan, perpindahan, pengangkatan dan pemberhentian jabatan sesuai program yang ditetapkan;
  2. Melaksanakan pengelolaan administrasi pengangkatan Calon PNSD ke PNSD;
  3. Melaksanakan pengelolaan kenaikan pangkat, gaji berkala dan perpindahan pegawai;
  4. Melaksanakan pengumpulan data pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural, non struktural serta jabatan fungsional;
  5. Melaksanakan administrasi pensiun dan pemberhentian pegawai;
  6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

 

Pasal 15

(1) Bidang Mutasi, terdiri dari :

  1. Sub Bidang Mutasi Jabatan dan Non Jabatan;
  2. Sub Bidang Kepangkatan dan pensiun.

 

(2) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

 

Pasal 16

(1) Kepala Sub Bidang Mutasi Jabatan dan Non Jabatan, mempunyai tugas :

  1. Menyiapkan bahan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural dan fungsional;
  2. Menyiapkan bahan administrasi penilaian dan evaluasi pelaksanaan jabatan sesuai standar kompetensi;
  3. Menyiapkan bahan penelitian dan penetapan angka kredit di SKPD Pemerintah Provinsi Riau;
  4. Menyiapkan bahan pertimbangan penetapan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dari dan dalam jabatan;
  5. Menyiapkan bahan pemprosesan penerbitan surat keputusan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan;
  6. Menyiapkan bahan persiapan pelantikan dan serah terima jabatan;
  7. Menyiapkan bahan pemprosesan dan menetapkan perpindahan pegawai antar unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi dan antar Kabupaten/ Kota dalam Provinsi;
  8. Menyiapkan bahan pemprosesan usulan perpindahan pegawai antar Kabupaten/ Kota antar Provinsi, dan perpindahan dari Provinsi ke Kabupaten/ Kota;
  9. Menyiapkan bahan pemprosesan usulan perpindahan pegawai dari Pemerintah Provinsi Riau ke Provinsi lain atau ke Pusat, dan dari Pusat atau Provinsi lain ke Pemerintah Provinsi Riau;
  10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

 

(2) Kepala Sub Bidang Kepangkatan dan Pensiun , mempunyai tugas :

  1. Menyiapkan bahan pengadministrasian penetapan kepangkatan, perpindahan dan pemberhentian/ pensiun pegawai;
  2. Menyiapkan bahan pemprosesan Keputusan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
  3. Menyiapkan bahan pengadministrasian Keputusan Kenaikan Pangkat, pemberitahuan kenaikan gaji berkala dan penambahan masa kerja;
  4. Menyiapkan bahan penyusunan usulan dan menetapkan pemberhentian dan pensiun Pegawai Negeri Sipil;
  5. Melaksanakan pemberkasan dan penetapan angka kredit pejabat fungsional di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah;
  6. Melakukan sosialisasi peraturan terkait dengan tugas-tugas Sub Bidang;
  7. Memproses administrasi kenaikan gaji berkala Pegawai Negeri Sipil yang menjadi kewenangan Gubernur Riau;
  8. Monitoring, pendataan, dan evaluasi tentang kepangkatan dan pensiunan Pegawai Negeri Sipil Provinsi Riau;
  9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

 

Bagian Kelima

BIDANG KEDUDUKAN HUKUM DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI

Pasal 17

(1) Bidang Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan Pegawai, mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, pembinaan dan pelaksanaan di bidang kedudukan hukum dan kesejahteraan pegawai;

(2) Kepala Bidang berkedudukan di bawah  dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

 

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 17 ayat (1), Bidang Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai fungsi :

  1. Melaksanakan perencanaan tugas dan program kedudukan hukum dan kesejahteraan pegawai;
  2. Melaksanakan tugas dan program kedudukan hukum dan kesejahteraan pegawai;
  3. Pemantauan dan evaluasi kedudukan hukum dan kesejahteraan pegawai;
  4. Melaksanakan analisa dan pelaporan kedudukan hukum dan kesejahteraan pegawai;
  5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

 

Pasal 19

(1) Bidang Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan Pegawai, terdiri dari :

  1. Sub Bidang Kedudukan Hukum;
  2. Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai.

 

(2) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

 

Pasal 20

(1) Kepala Sub Bidang Kedudukan Hukum, mempunyai tugas :

  1. Melaksanakan perencanaan di Bidang Kedudukan Hukum;
  2. Melaksanakan program kegiatan di bidang kedudukan hukum;
  3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi di bidang kedudukan hukum;
  4. Melaksanakan kegiatan pemprosesan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
  5. Melaksanakan kegiatan proses izin PNS yang ikut PILKADA;
  6. Melaksanakan kegiatan pemantauan PNS dan memproses hasil pemantauan disiplin PNS;
  7. Melaksanakan kegiatan proses pemberhentian PNS atas permintaan sendiri maupun tidak atas permintaan sendiri;
  8. Melaksanakan kegiatan proses izin perkawinan PNS;
  9. Melaksanakan kegiatan proses izin perceraian PNS;
  10. Melaksanakan kegiatan proses sumpah/ janji PNS;
  11. Melaksanakan kegiatan penyusunan draft Peraturan Gubernur tentang Pendelegasian Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS;
  12. Melaksanakan kegiatan penyusunan draft Instruksi Gubernur tentang Disiplin PNS;

m.  Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dokumentasi Peraturan-peraturan Kepegawaian (UU, PP, SE);

  1. Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip Keputusan Hukuman Disiplin PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
  2. Melaksanakan kegiatan rekapitulasi daftar hadir PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
  3. Menyiapkan rekomendasi penjatuhan hukuman disiplin PNS;
  4. Menyiapkan surat edaran Gubernur tentang Hari-hari Libur Nasional dan Cuti Bersama;
  5. Melaksanakan kegiatan rekapitulasi daftar hadir PNS pada hari-hari libur nasional dan cuti bersama;
  6. Melaksanakan kegiatan pemprosesan pemberian Penghargaan Satya Lencana Karya Satya (SLKS) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan di Kabupaten/ Kota;
  7. Melaksanakan kegiatan koordinasi dengan Biro Hukum, Organisasi dan Tata Laksana dalam melakukan penyuluhan hukum kepada PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan di Kabupaten/ Kota;
  8. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan kedudukan hukum di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan di Kabupaten/ Kota;
  9. Melaksanakan pengumpulan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Provinsi Riau;
  10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

 

(2) Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai, mempunyai tugas :

  1. Memproses pengurusan Tabungan Perumahan (TAPERUM) PNS dan Pensiunan Pemerintah Provinsi Riau;
  2. Mengelola pengurusan kartu ASKES dan TASPEN Pegawai Pemerintah Provinsi Riau;
  3. Melaksanakan pelatihan PNS Pemerintah Provinsi Riau yang memasuki masa pensiun/ purna bakti;
  4. Pemberian penghargaan kepada PNS berprestasi kerja baik;
  5. Pemberian penghargaan kepada PNS Pemerintah Provinsi Riau Purna Bakti;
  6. Menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesegaran jasmani (Pembinaan Olahraga PNS);
  7. Melaksanakan kegiatan bidang kesejahteraan PNS Pemerintah Provinsi Riau;
  8. Menyiapkan bahan pemprosesan penyelenggaraan fasilitas pemeriksaan kesehatan PNS Pemerintah Provinsi Riau;
  9. Menyiapkan bahan persiapan pemberian bantuan tunjangan kesejahteraan PNS Pemerintah Provinsi Riau;
  10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

 

Bagian Keenam

BIDANG ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

Pasal 21

 

(1) Bidang Administrasi Kepegawaian, mempunyai tugas mengendalikan, merencanakan, mengkoordinasikan, pembinaan dan petunjuk penyusunan dokumentasi, pengolahan data kepegawaian dan pelaporan administrasi pegawai, perencanaan dan penyusunan formasi dan pengadaan Pegawai, serta memfasilitasi pembinaan administrasi kepegawaian;

(2) Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

 

 

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1), Bidang Administrasi Kepegawaian mempunyai fungsi :

  1. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan administrasi kepegawaian, penyusunan formasi dan pengadaan serta evaluasi;
  2. Melaksanakan penyusunan pengolahan data, dokumentasi dan evaluasi administrasi kepegawaian;
  3. Melaksanakan koordinasi pengembangan dan pembangunan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;
  4. Mengelola pelaksanaan Ujian Dinas dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
  5. Melaksanakan pendataan administrasi kepegawaian, penyusunan DUK, mengelola penerbitan Kartu Pegawai dan Penerbitan Kartu Suami/Istri;
  6. Melaksanakan evaluasi dan monitoring pengolahan administrasi dan dokumentasi kepegawaian;
  7. Melaksanakan penyusunan peraturan yang berkaitan dengan dokumentasi dan pengolahan data kepegawaian;
  8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

 

 

Pasal 23

(1) Bidang Administrasi Kepegawaian, terdiri dari ;

  1. Sub Bidang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG);
  2. Sub Bidang Administrasi Kepegawaian.

 

(2) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

 

 

Pasal 24

(1) Kepala Sub Bidang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG), mempunyai tugas :

  1. Menyiapkan bahan koordinasi pengembangan dan pembangunan sistem informasi manajemen kepegawaian di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
  2. Menyiapkan bahan pengembangan dan pelaksanaan sistem informasi manajemen kepegawaian di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
  3. Melakukan perekaman dan pengolahan data kepegawaian di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
  4. Menyiapkan bahan pembinaan pengelolaan data pegawai secara manual dan elektronik di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
  5. Mengelola dan mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
  6. Mengelola dan mengembangkan Tata Naskah Dinas Kepegawaian Elektronik maupun Tata Naskah Dinas Manual;
  7. Menyiapkan bahan kebijakan yang berkaitan dengan tata naskah dinas kepegawaian elektronik (E-Document) dan tata naskah dinas manual;
  8. Menyiapkan bahan kebijakan yang berkaitan dengan pengolahan data kepegawaian Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
  9. Melaksanakan pengelolaan data base tenaga honorer di Provinsi Riau;
  10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

 

(2) Kepala Sub Bidang Administrasi Kepegawaian, mempunyai tugas :

  1. Melaksanakan perencanaan dan penyusunan formasi CPNS, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil;
  2. Memproses penerbitan Surat Keputusan Pengangkatan CPNS;
  3. Menghimpun, mengelola, dan pemeliharaan data kepegawaian;
  4. Mengelola Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Pegawai Negeri Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  5. Mengelola cuti tahunan pejabat Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, serta Direktur Rumah Sakit di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
  6. Mengelola cuti besar Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan ibadah agama;
  7. Mengelola pelaksanaan Ujian Dinas dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Riau dan Kabupaten/Kota;
  8. Mengelola Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Sekretaris Daerah, Asisten, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Badan, Kantor, serta Rumah Sakit di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
  9. Mengelola penerbitan Kartu Pegawai;
  10. Mengelola penerbitan Kartu Suami/Isteri;
  11. Memfasilitasi pembinaan administrasi kepegawaian di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  12. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.