Pekanbaru, Kantor Regional (Kanreg) XII Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pekanbaru kembali menggelar Workshop Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan Se-Propinsi Riau dan Kepulauan Riau ditambah dengan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Masing-masing Kabupaten/Kota mengirimkan tujuh orang perwakilannya untuk mengikuti pelatihan tersebut. Workshop ini diselenggarakan dari tanggal 7 hingga 12 Mei 2012 di Aula Kanreg XII. Beberapa minggu sebelumnya Kanreg XII juga menggelar acara serupa yang pesertanya adalah wilayah Sumatera Barat.

Saat ini penghitungan ulang kebutuhan pegawai tengah menjadi isu yang sangat penting pada program percepatan reformasi birokrasi. Kebijakan moratorium penerimaan CPNS sebetulnya memberikan waktu bagi instansi pemerintah untuk menata kembali manajemen kepegawaian. Penataan tersebut dapat berupa penjabaran uraian jabatan (job description), peta jabatan, analisis beban kerja, peringkat jabatan dan sampai kepada pemberian tunjangan.

Deputi Bidang SDM Aparatur Kementrian PAN dan RB Ramli Naibaho yang hadir pada pembukaan workshop, dalam sambutannya menjelaskan bahwa PNS saat ini sedang menjadi sorotan. Kerap kali PNS dinilai malas dalam bekerja dan ‘mata duitan’. Saat ini instansi pemerintah selalu meminta formasi tetapi di sisi lain jumlah PNS saat ini dinilai sebagian kalangan sudah melebihi kapasitas. Penyebaran pegawai yang belum merata merupakan kondisi yang menimbulkan ketimpangan dalam menghitung kebutuhan PNS. “Contohnya di Sekolah A satu guru dapat mengajar enam mata pelajaran, sedangkan di Sekolah B enam guru dapat mengajar satu mata pelajaran”, terang Ramli Naibaho. Ia juga menegaskan bahwa setiap PNS harus siap ditempatkan di mana saja sesuai dengan janji yang diucapkan pada sumpah PNS. “Jadi kata kuncinya adalah jika ingin meminta formasi, laksanakan analisis jabatan terlebih dahulu”, tegasnya kembali.

Kepala Kanreg XII BKN Dede Djunaedhy juga mengemukakan, bahwa momentum moratorium penerimaan CPNS dapat digunakan untuk melakukan penataan organisasi (rightsizing) bagi setiap instansi pemerintah. Ia juga berharap para peserta dapat segera melaksanakan analisis jabatan setelah selesai mengikuti workshop ini. “Jika sudah selesai langsung kirimkan kepada kami (BKN) untuk dilakukan validasi, dan hasilnya disampaikan kepada Kementrian PAN dan RB”, jelasnya. Di sela-sela sambutannya Dede Djunaedhy juga menginformasikan bahwa saat ini Kanreg XII BKN Pekanbaru memilik sebuah layanan baru yaitu Layanan SMS Kepegawaian. Layanan ini dirancang untuk memudahkan PNS wilayah kerja Kanreg XII mengetahui informasi terbaru mengenai usulan kenaikan pangkat dan pensiun. “Caranya sangat mudah, ketik : KP<spasi>[NIP] untuk informasi Kenaikan Pangkat dan PENS<spasi>[NIP] untuk informasi Pensiun kemudian kirim ke 087893887999,” jelasnya.

Tim BKN Pusat yang juga hadir guna memfasilitasi acara ini diawali dengan pemaparan standar kompetensi jabatan oleh Direktur Standarisasi dan Kompetensi Jabatan BKN Yudi Yitno. Selama kurang lebih satu minggu para peserta workshop dibekali dengan materi teknik dan praktek analisis jabatan, penyusunan peta jabatan, penghitungan jumlah kebutuhan pegawai, penataan PNS dan proyeksi lima tahun ke depan, pengantar evaluasi jabatan dan penjelasan tugas/fungsi organisasi pemerintahan. (dro)

http://www.bkn.go.id/kanreg12/in/berita/228-anjab-syarat-formasi.html