Yearly Archives: 2011

Penetapan Hari Libur Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru

 

Nomor     : 800/BKD-KHK/
Sifat         : Penting
Lampiran : –
Hal           : Penetapan Hari Libur Pemungutan  Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru

Pekanbaru,  19 Desember  2011 

 

Kepada

Yth.
1. Kepala Dinas/Badan/Inspektur dan Sekretaris DPRD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau
2. Direktur RSUD Arifin Achmad/Direktur RSJ Tampan Provinsi Riau
3. Kepala Biro di Lingkungan Setda Provinsi Riau
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau
5. Kepala BUMN dan BUMD Provinsi Riau

di-
PEKANBARU

 

SURAT EDARAN

 

Sehubungan  dengan akan dilaksanakan pemilihan calon Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru 2011-2016 dengan ini kami sampaikan sebagai berikut :

 

1.      Pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru yang jatuh pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011 ditetapkan sebagai hari libur atau hari yang diliburkan untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara sesuai dengan surat Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor : 1625/KPU-PBR-004.435265/ XI/2011  tanggal 21 November 2011.

 

2.      Setiap Dinas/Badan/Inspektorat/Sekretariat dan Unit kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau pada hari tersebut di atas agar  seluruh Pegawai Negeri Sipil  dihimbau untuk berpartisipasi dengan aman dan tertib  memberikan hak suara di TPS masing-masing.

 

3.      Bagi Instansi Pemerintah yang bertugas memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, pimpinan instansi mengatur pelaksanaan hari libur pada tanggal 21 Desember 2011, agar masyarakat tetap mendapat pelayanan dengan baik.

 

Demikian untuk dilaksanakan.

 

 

a.n. GUBERNUR RIAU

SEKRETARIS DAERAH

H. WAN SYAMSIR YUS

Pembina Utama
NIP. 19530305 197306 1 003

 

 

Tembusan :
Yth. Bapak Gubernur Riau (sebagai laporan);

 

Launching Kartu Pegawai Elektronik (KPE) Pemerintah Provinsi Riau

Seluruh PNS Pemprov Riau segera dibekali Kartu Pegawai Elekteonik (KPE). Kartu yang bisa berfunsi sebagai ATM tersebut diluncurkan dengan menggandeng Bank Riau Kepri.

Digelar peluncuran atau launching penggunaan Kartu Pegawai Elektronik (KPE) untuk PNS Pemprov Riau di Hotel Pangeran Pekanbaru, Senin (5/12/11). Untuk merealisasikan program ini, Pemprov Riau bekerjasama dengan Bank Riau Kepri (BRK). Kesepakatan kedua pihak telah diteken pada 5 Nopember 2011 lalu.

Dijelaskan Deputi bidang Informasi Badan Kepegawan Nasioan (BKN) Yuliana Septiana, penerapan KPE merupakan implementasi dari surat keputusan Kepala BKN no.7 tahun 2009 tentang KPE.

“Penggunaan KPE ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada PNS dan sekaligus penertiban administrasi pegawai,” ujar Yuni.

Sementara itu Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau Said Saqlul Amri mengatakan, bahwa jumlah PNS Pemprov Riau yang berhak memegang KPE adalah 6.963. “Dengan memegang KPE, PNS bisa menggunakan untuk layanan gaji, jaminan kesehatan dan juga jaminan hari tua,” ujar Saqlul.

Selain itu masih ada 1.300 PNS Pemprov Riau yang belum memenuhi syarat mendapatkan KPE.

Sementara itu Gubernur Riau M Rusli Zainal dalam pidato sambutan mengatakan, peluncuran KPE PNS ini merupakan lompatan dalam rangka meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah dari dalam.

“Keberadaan KPE adalah langkah memangkas banyak regulasi pelayanan terhadap pegawai. Diharapkan dengan ini, paea PNS penerima KPE bisa menbarengi dengan peningkatan profesionalisme pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Sedangka Direktur Utama Bank Riau Kepri Erzon mengungkapkan, kepercayaan Pemprov Riau untuk menjadi program KPE, Bank Riau Kepri akan memberikan banyak kemudahan bagi PNS. Misalnya membebaskan pemegang KPE dari seluruh biaya administrasi setiap transaksi.***(riauterkini.com)

Bimtek Penerapan SAPK bagi instansi vertikal se-wilayah kerja KANREG XII BKN

Untuk memperoleh database yang akurat dan akuntabel, dilakukan peremajaan  data menggunakan SAPK terpadu dan terintegrasi dengan instansi di pusat dan daerah. Penerapan SAPK merupakan salah satu reformasi birokrasi di bidang kepegawaian. Jika SAPK sudah berjalan maka database di instansi vertikal akan sama dengan di BKN. Demikian sambutan yang disampaikan oleh Kepala Kantor Regional XII Dede Djunaedhy dalam membuka acara Bimbingan Teknis Penerapan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Berbasis Web bagi Instansi Vertikal Se-Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru yang dilaksanakan pada hari Senin (17/10) lalu.

Acara yang bertempat di Aula Kanreg XII ini dihadiri oleh 95 peserta dari perwakilan instansi vertikal wilayah kerja Kanreg XII. Hadir pula sebagai narasumber yaitu Direktur Pengolahan Data BKN Iwan Hermanto yang berbicara mengenai kebijakan penerapan SAPK berbasis web. Lebih jauh Iwan Hermanto menjelaskan mengenai isu-isu utama sistem informasi manajemen kepegawaian. Penerapan SAPK berbasis web ini diharapkan dapat menjawab isu-isu tersebut yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas yaitu menghilangkan duplikasi sistem dan data, meminimalisir simpul birokrasi, meningkatkan standarisasi proses dan desentralisasi kewenangan sehingga terwujudlah good governance.

 

Tim Pranata Komputer Kanreg XII BKN melanjutkan acara dengan simulasi penggunaan aplikasi SAPK. Materi yang disimulasikan pada kesempatan kali ini adalah modul kenaikan pangkat, pensiun dan peremajaan data. Pada sesi ini para peserta diberikan keleluasaan untuk bertanya mengenai teknis penggunaan aplikasi SAPK.

 

Kegiatan bimbingan teknis penerapan SAPK berbasis web, menjadi hal yang penting dan strategis serta merupakan aktualisasi reformasi birokrasi yaitu dengan memberikan pelayanan cepat, tepat dan akurat menggunakan kecanggihan komputer. Diharapkan implementasi kebijakan kepegawaian (SAPK-red) pada bimbingan teknis ini dapat menambah pengetahuan dalam mengelola kepegawaian di lingkungan masing-masing.** (dro)

http://www.bkn.go.id/kanreg12/in/berita/203-sapk-vertikal-instansi-bimtek.html

Pengumuman Pemilihan Langsung Belanja Penyediaan Instalasi Air Bersih

PENGUMUMAN PEMILIHAN LANGSUNG

Nomor  :  21.01/UND/BKD/UPT/IX/2011

 

Panitia Pengadaan Barang / Jasa (PPBJ) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2011, dengan ini mengundang rekanan untuk mengikuti Lelang Pengadaan :

 

A. Persyaratan :

  1. Pendaftaran dilakukan langsung oleh Pimpinan/Direktur Perusahaan, membawa/menunjukkan Akte Perusahaan beserta perubahannya yang Asli;
  2. Memiliki Izin dan Kualifikasi bidang usaha Jasa Konstruksi;
  3. Jika dikuasakan namanya harus tercantum di dalam Akte Pendirian, serta  wajib membawa Surat Kuasa dari pimpinan perusahaan, ditandatangani di atas materai Rp.6.000,- serta membawa Identitas Diri (KTP) yang masih berlaku.

B. Waktu pendaftaran dan pengambilan Dokumen Lelang :

  1. Tanggal : 7 s/d 15 September 2011 (hari kerja);
  2. Waktu : 09.00 s/d 12.00 WIB dan 14.00 s/d 15.00 WIB;
  3. Alamat : Sekretariat Panitia Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau, Jl. Cut Nyak Dhien No. Pekanbaru

 

Untuk hal-hal yang belum jelas dapat ditanyakan kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa (PPJB) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Jl. Cut Nyak Dhien Pekanbaru

 

Pekanbaru, 6 September 2011

 

Panitia Pengadaan Barang/Jasa